Siapa Menkominfo Kabinet Jokowi

Kemarin sambil berbuka puasa bersama di Halaman Parkir Ganesha Music Studiodiadakan diskusi bertajuk "Penyiaran dalam Genggaman Kapitalisme dan Globalisasi". Judul ini dipilih oleh moderator saat itu Bg JeGe ( #JohnGanesha ), kapitalisme yang dimaksudnya adalah sebuah sistem pemanfaatan frekuensi publik yang menarik keuntungan sebesar-besarnya terkumpul (Akumulasi) kepada perseorangan/kelompok tertentu dalam hal ini penyelenggaraan penyiaran di daerah. Hadir dalam diskusi ini Narasumber DIsbudpar Pemprop Babel yang secara resmi diutus oleh Kepala Dinas Ahmad Rizal untuk menghadiri dan mendengar aspirasi yang berkembang dari para peserta yakni musisi, band lokal, penata rias, sanggar seni di bangka belitung.


Sebut saja misalnya TVRI, lembaga penyiaran ini ada diseluruh Propinsi di Nusantara, mereka dapat menjadi TV Nasional karena telah mendirikan kantor dan studio dan merekruit karyawan (Lapangan Perkerjaan) berasal dari daerah setempat. Sebab itulah yang diamanahkan dalam UU Penyiaran bahwa kegiatan penyiaran wajib memberikan keuntungan/manfaat langsung bagi daerah setempat. Sangat berbeda dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang siaran menjangkau banyak propinsi (Nasional) tetapi hanya mendirikan Pemancar Relay didaerah setempat tanpa memberikan keuntungan secara langsung bagi daerah tersebut. "Biasanya LPS hanya menggaji seorang kontributor dan maintenance saja, itu pun banyak kejadian dimana 1 orang menjadi kontributor bagi lebih dari 1 LPS. Keuntungan dari pemanfaatan frekuensi publik sekian tahun diakumulasi menjadi keuntungan sepihak" demikian Pirwan,SKm membongkarnya.

Wajar saja TV Lokal dan TVRI selalu kalah Popularitas dan Kualitas Isi Acaranya dengan TV Swasta berjaringan secara nasional selama ini. sebab para LPS tidak perlu membuka lapangan kerja, kantor apalagi memproduksi acara #programlokal seperti yang dimaksud dalam Aturan Hukum Penyiaran. "Saya membayangkan jika Hukum Penyiaran ini ditegakkan di daerah maka setiap 1 TV Swasta itu akan membuka lowongan 1 orangGeneral Manager direkruit, 2 Staff Manager, Akunting, Marketing mungkin 3 presenter, sejumlah orang kameramen, OfficeBoy, Supir, dll setidaknya 20 posisi lapangan pekerjaan, kalau ada 8 TV maka sudah 160 orang babel bisa bekerja." hitung-hitungan Ahmad Albuni,SH dari PDKP Bangka Belitung.


Diakhir diskusi, diadakan ceramah Ramadhan kemudian menyantap hidangan berbuka puasa bersama, sembahyang bersama, dan acara diskusi santai dilanjutkan sambil ber Akustikan oleh #Reinkarnazi #Nadiband #DblessedBand #WaterBand #Dbellowz #Sintia #AlumniStikes #Benny dan lainnya. Sebagai penutup Bg JeGe minta para peserta mengikuti secara rutin perkembangan pemilihan anggota KPID Bangka Belitung yang akan segera diadakan di bulan Agustus 2014. Kesimpulan dari Diskusi ini adalah meminta Ganesha Managemenmeloby Gubernur Bangka Belitung untuk berkenan tidak menunda lagi mengundang TV TV Swasta Nasional datang ke Bangka Belitung untuk membahas aspirasi masyarakat Bangka Belitung.

GANESHA DAN NARASUMBER DARI DISBUDPAR PEMPROP BABEL